▴DPPPAPMD Kabupaten Purworejo▴ - Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I Tahun 2026 di Desa Grabag
- Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik BKPSDM Kabupaten Purworejo
- Grebeg Budaya Purworejo 2026
- Forum Perangkat Daerah DKUKMP
- Pelatihan Kewirausahaan Mandiri UMKM
- Sosialisasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) Menuju Kabupaten Purworejo Layak Anak Tahun 2026
- Final Checking Persiapan Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap 1 di Desa Grabag
- Musrenbang Kecamatan Bayan
- Musrenbang Kecamatan Bruno
- Musrenbang Kecamatan Purwodadi
RAPAT DESK DATA LAPORAN KKPHAM KABUPATEN/KOTA di BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
RAPAT DESK DATA LAPORAN KKPHAM KABUPATEN/KOTA di BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Berita Terkait
- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa bagi Kepala Desa Baru hasil Pemilihan Serentak 20230
- Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (CMS)0
- Rapat Koordinasi Akhir Masa Keanggotaan BPD Dan Pembentukan BPD0
- SOSIALISASI 5 RAPERBUP TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 20240
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis CMS untuk Pemerintah Desa0
- RAPAT KOORDINASI EKONOMI PERDESAAN TAHUN 2024 DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)0
- LAUNCHING CMS0
- Rakor Persiapan implementasi TNT melalui CMS bagi Pemerintah Desa0
- Mendampingi Monitoring dari Kemendes terkait Pelatihan Desa Inklusi0
- Kunjungan Dinpermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah ke Desa Ngaglik dan Desa Salam Kecamatan Gebang0
Berita Populer
- KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
- Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
- 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
- Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
- Rapat Koordinasi Posyandu 6 SPM Permendagri 13 tahun 2025
- SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
- Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
- Insentif bagi Ketua RT RW
- Hari Jadi ke- 17 Gema Desa 2025 di Stadion Manahan Solo

Kegiatan klarifikasi atau desk data Laporan KKP HAM Tahun 2024 dikoordinatori oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dan diikuti oleh 7 perangkat daerah terkait beserta 1 bagian/unit kerja yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, diantaranya:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
3. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo;
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
6. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo;
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purworejo; dan
8. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
Kegiatan klarifikasi atau desk data Laporan KKP HAM Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Maret 2024, diterima oleh Bapak Iskandar ikhwanudin, selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, beserta staf yaitu Ibu Eny dan Pak Bayu. Acara inti klarifikasi atau desk data Laporan KKP HAM Tahun 2024 berupa pencocokan dan pengecekan data setiap indikator penilaian KKP HAM yang langsung diklarifikasikan kepada perangkat daerah terkait. Data dukung yang dihimpun oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang berasal dari Perangkat Daerah terkait ada beberapa yang mendapat perbaikan, saran dan masukan. Persentase capaian KKP HAM Tahun 2024 sudah dicek dan dihitung oleh tim verifikasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan terdapat beberapa indikator HAM yang belum memenuhi target, hal tersebut akan menjadi perhatian dan akan diperbaiki. Data dukung dan persentase capaian KKP HAM tahun 2024 akan discan dan di upload datanya pada tanggal 13 Maret 2024 untuk dilakukan verifikasi berkas dan penilaian oleh Dirjen HAM Kementerian hukum dan HAM








