▴DPPPAPMD Kabupaten Purworejo▴ - Rapat Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi, Rancangan Perda Kabupaten Purworejo
- Rapat Koordinasi Skrining Kesehatan Jiwa sebagai Deteksi Dini oleh Petugas Layanan Non-Nakes.
- Apel Rutin Hari Senin
- Survey dan Monitoring Program TMMD
- Pelatihan Ekonomi Kreatif
- Rakor Persiapan FAGTS, Hari Anak Nasional dan Kampanye PPA di Sekolah.
- Bimtek B2SA
- Bimtek AKU HATINYA PKK
- Sosialisasi Program TMMD Tahun 2026 di Desa Watuduwur
- Rakor Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG)
Rakor Persiapan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang
Rakor Persiapan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang
Berita Terkait
- Rapat Pembahasan Rencana Perjanjian Kerja Sama Kolaborasi Kejaksaan Negeri Purworejo Dengan Pemerintah Daerah Purworejo0
- Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Desa Candi0
- Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) di Desa Tursino0
- Rapat Pembahasan Cascading Kinerja Pemda Tahun 2025-2029 di Bapperida0
- Pelatihan Trauma Healing dan Manajemen Stres0
- Bimbingan Teknis Kesadaran Hukum Kabupaten Purworejo.0
- Audiensi Pimpinan Aisyiyah Kabupaten Purworejo0
- Sosialisasi Kepada Ayah Dan Calon Ayah Program Gerakan Ayah Teladan (GATI)0
- Rapat Koordinasi Sinergitas Program PPPA Dalduk KB Tahun 2025 dan Sosialisasi Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan Berdaya0
- Rapat Persiapan Evaluasi Mandiri Pengarusutamaan Gender (PUG)0
Berita Populer
- KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
- Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
- 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
- Rapat Koordinasi Posyandu 6 SPM Permendagri 13 tahun 2025
- Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
- Rakor TPPS Tingkat Kabupaten Purworejo Tahun 2024
- SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
- Hari Jadi ke- 17 Gema Desa 2025 di Stadion Manahan Solo
- Insentif bagi Ketua RT RW

Pada Hari Jum'at tanggal 19 September 2025 jam 09.00 -11.30 WIB, bertempat di Ruang Rapat, Asistem Pemerintahan dan Kesra Setda Purworejo, diselenggarakan Rakor Persiapan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang. Rakor dipimpin oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra dan dihadiri oleh Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum, Kabag Kesra dan beberapa perwakilan perangkat daerah. DPPPAPMD dihadiri Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Kerjasama dalam bentuk Nota Kesepakatan. Menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tahun 2026 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan perlu melakukan persiapan dalam mengakselerasi KUHP tersebut. Hal yang menjadi prioritas pelaksanaan KUHP pada pasal 85 yang mengatur tentang Pidana Kerja Sosial untuk pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 85 ayat (1) yaitu rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana. Maksud dari Kerjasama ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kerjasama tentang sinergi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan.
Tujuan dari Nota Kesepakatan ini untuk:
a. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan: b. b. Meningkatkan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakataran
c. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.
Objek dan ruang lingkup
(1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi dan Kolaborasi dalam Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.
(2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
a. Penyediaan layanan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
b. Peningkatan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakatan;
c. Penyiapan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan/atau Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
d. Penyiapan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak; dan
e. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.








