Rakor Koordinasi Monev Penyaluran Bansos PPKM Darurat Covid 19
Rakor Koordinasi Monev Penyaluran Bansos PPKM Darurat Covid 19

Berita Terkait

• Rakor dalam rangka monitoring dan evaluasi (MCP Korsupgah) Tahun 20210
• Penutupan TMMD Sengkuyung tahap II TA 20210
• PENERIMAAN MAHASISWA KKN IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) 20210
• SOSIALISASI PERTASHOP UNTUK BUMDES NGLARIS BENER0
• Sosialisasi Instruksi Bupati Purworejo Nomor : 4851 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid 190
• Pemaparan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 20200
• Rapat Koordinasi Poyantek di Kecamatan Bener0
• RAPAT PERSIAPAN BIMTEK BUMDESA TINGKAT DASAR KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 20210
• BIMTEK BUMDesa TINGKAT DASAR KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021 HARI KEDUA0
• RAKOR TENAGA AHLI DAN PENDAMPING DESA P3MD KABUPATEN PURWOREJO0

Berita Populer

• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Insentif bagi Ketua RT RW
• Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
• SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019
• Acara sosialisasi dan uji coba aplikasi Jogo tonggo provinsi jawa tengah.
• Kunjungan Kerja Pelaksanaan Program Kerja TPAKAD Ke Kabupaten Purbalingga
• PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KAB. PURWOREJO

Rakor Koordinasi Monev  Penyaluran Bansos PPKM Darurat Covid 19
Laporan Hasil Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi  Penyaluran Bansos PPKM Darurat Covid 19 di Pulau Jawa dan Bali melalui Vidio Conferene pada tanggal 7 Juli 2021 di CC Kominfo. Disampaikan oleh Narasumber dari Dirjen Kemendagri bahwa Pemerintah Daerah segera  menyalurkan  Bansos PPKM Darurat Covid 19 dasarnya Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat Covid 19 di Wilayah Jawa dan Bali yang Pendanaannya PPKM Darurat ini dari APBD, Jika belum tersedia usulkan dalam APBD Perubahan dan apabila Pengeluaran dalam BTT tidak cukup jadwal ulang dan pedomani Permendagri 39 Tahun 2020.Inmendagri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Revisi Inmendagri 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid 19 di Jawa dan Bali ada sanksi bagi Kepala Daerah/Walikota tidak menjalankan Inmengragri 15 Tahun 2021 sanksi sesuai pasal 67 sampai dengan pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan juga sanksi terhadap pelaku usaha. Inmendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Optimalkan Posko Penanganan Covid di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19 yaitu penekankan pada Perubahan Perkada tentang Kepala Daerah Penjabaran APBD Tahun 2021 dan dilaporkan kepada DPRD yang dianggarkan dalam APBDP ditampung dalam LRA dan Optimalisasi Posko Desa dan Kelurahan. Untuk Dinas Sosial segera menyalurkan Bansos PPKM Darurat Covid 19 sesuai aturan yang berlaku tepat waktu, sasaran bagi Kelompok Penerima Manfaat. Untuk Inspektorat untuk mengawal bagi OPD yang menangani Bansos ini agar tidak terjadi keranah hokum. Untuk Dinpermasdes optimalisasi Posko di Tingkat Desa/Kelurahan (Dinpermasdes sudah menindaklanjuti dengan surat edaran kepada desa melalui Camat)