Rakor dalam rangka monitoring dan evaluasi (MCP Korsupgah) Tahun 2021
Rakor dalam rangka monitoring dan evaluasi (MCP Korsupgah) Tahun 2021

Berita Terkait

• Penutupan TMMD Sengkuyung tahap II TA 20210
• PENERIMAAN MAHASISWA KKN IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) 20210
• SOSIALISASI PERTASHOP UNTUK BUMDES NGLARIS BENER0
• Sosialisasi Instruksi Bupati Purworejo Nomor : 4851 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid 190
• Pemaparan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 20200
• Rapat Koordinasi Poyantek di Kecamatan Bener0
• RAPAT PERSIAPAN BIMTEK BUMDESA TINGKAT DASAR KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 20210
• BIMTEK BUMDesa TINGKAT DASAR KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021 HARI KEDUA0
• RAKOR TENAGA AHLI DAN PENDAMPING DESA P3MD KABUPATEN PURWOREJO0
• Rapat sosialisasi Aplikasi Baru bagi Anggota KPRI Prasaja0

Berita Populer

• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
• Insentif bagi Ketua RT RW
• SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019
• Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
• Rapat Koordinasi Posyandu 6 SPM Permendagri 13 tahun 2025

Rakor dalam rangka monitoring dan evaluasi (MCP Korsupgah) Tahun 2021
Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 (MCP Korsupgah) tanggal 15 Juli 2021 Jam 13.00 WIB di Aula Inspektur dipimpin oleh Bapak Natal dan di hadiri oleh Perangkat Daerah terkait.
Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bapak Natal, bahwa tujuan diadakannya Rakor ini sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 (MCP Korsupgah) oleh KPK pada tanggal 7 Juli 2021 yang tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Perlu saya sampaikan bahwa secara Nasional MCP Korsupgah 44% sedangkan untuk Kabupaten Purworejo secara rinci sbb :
No     Area Intervensi     Klaim
Purworejo %     Verifikasi
KPK %
1     Perencanaan Penganggaran     38,42    38,0
2     Pengadaan Barang Jasa     63,70    56,8
3     Perizinan     67,54     44,4
4     Pengawasan APIP     31,53    31,5
5     Manajemen ASN     56,35     42,1
6     Optimalisasi Pajak Daerah     26,14     26,1
7     Manajemen Aset Daerah     71,00     56,8
8     Tata Kelola Keuangan Desa     60,00     58,4
Untuk Dinpermasdes pada poin 8 tentang Tata Kelola Keuangan Desa kondisi pada tanggal 7 Juli 2021 sebagai berikut :
a.    Publikasi :
1)    Publikasi APBDes belum ada laporan
2)    Publikasi Laporan pertanggungjawaban APBDes belum ada laporan
b.    Regulasi
1)    Regulasi pengelolaan keuangan desa, klaim 70%
terverifikasi 70%
Catatan:
Lampirkan data tambahan untuk updating progress
c.    Pengawasan  
1)    Audit keuangan desa, klaim 100% terverifikasi 100%
2)    Pengaduan masyarakat, klaim 100% terverifikasi 60%
Catatan:
Rekap aduan dihitung sampai akhir desember 2021.
Tindak lanjut dari Dinpermasdes
a.    Untuk laporan progress pengiriman dokumen atau data dukung (APBDesa Tahun 2021, Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2020 sudah dikirim ke Inpektorat baru 8 Kecamatan pada tanggal 13 Juli 2021.
b.    Terkait tentang Regulasi standar barang dan Jasa di Desa Dinpermasdes sudah bersurat kepada OPD terkait untuk permohonan personil sebagai Tim pembahas dan sekaligus penyusun Raperbub dimaksud.
c.    Untuk kedepan pemenuhan data dukung secara bertahap akan dikirimkan setiap bulan termasuk rekap aduan yang masuk ke Dinpermasdes.