Gelar perkara desa kedungpoh di Reskrim polres Purworejo dipimpin oleh KBO reskrim
Gelar perkara desa kedungpoh di Reskrim polres Purworejo dipimpin oleh KBO reskrim

Berita Terkait

• Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah di Pendopo Kecamatan Kemiri0
• Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah di Kecamatan Purwodadi 0
• Pembuatan SMAILE (Siomay Lele) Untuk Meningkatkan Kreatifitas PKK desa Kedung Pomahan Kemiri0
• Pelatihan Trust and Safety Internet Training0
• SOSIALISASI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)0
• Pelantikan 2 Kades Antar Waktu0
• Monitoring Kegiatan Musrenbang Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2023 di Kecamatan Ngombol0
• Monitoring Kegiatan Musrenbang Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2023 di Kecamatan Kaligesing0
• Musrenbang Tingkat Kec. Kemiri yg dilaksanakan di Aula Kec. Kemiri 0
• Musrenbang tingkat Kecamatan Bener dilaksanakan di Bukit Sikepel desa Jati Kec Bener0

Berita Populer

• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Insentif bagi Ketua RT RW
• Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
• SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019
• Acara sosialisasi dan uji coba aplikasi Jogo tonggo provinsi jawa tengah.
• Kunjungan Kerja Pelaksanaan Program Kerja TPAKAD Ke Kabupaten Purbalingga
• PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KAB. PURWOREJO

Gelar perkara desa kedungpoh di Reskrim polres Purworejo dipimpin oleh KBO reskrim dihadiri dari unsur  inspektorat,DPPPAPMD,  Reskrim , ahli hukum pidana,propram, reskrim unit 1,2 pada hari Jumat tgl 18 Pebruari 2022 dengan kesimpulan penyelidikan di polres dihentikan karena hasil optimalisasi  penyelidikan/penyidikan sdh selesai/mentok dan tidak ada unsur pidana dan sdh tdk ada kerugian desa/ negara karena sdh dikembalikan ke RKD sehingga tindak lanjut pembinaan dan/ pengenaan sanksi kedisiplinan Aparat Pemdes di serahkan / mjd kewenangan  Pemda, selain itu juga perlunya pengawalan intensif atas  penggunaan/ pelaksanaan kegiatan dari Dana kerugian tsb dan pembinaan/ sosialisasi  komprehensif agar tdk menimbulkan permasalahan kembali dikemudian hari