Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sinkronisasi dan Penyamaan Persepsi Organisasi Perangkat Daerah dengan Bagian-Bagian di Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

Berita Terkait

• PENERIMAAN MAHASISWA KKN TEMATIK MEMBANGUN DESA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PERIODE SEMESTER FEBRUARI-JULI 2022 UNS SURAKARTA0
• Verifikasi LPJ Bankeu Pemdes TA. 2021 dan penyampaian LPJ Bankeu Pemdes TA. 20210
• Rapat Koordinasi Rencana kegiatan TMMD Tahun 20230
• Survai lokasi untuk pembuatan RAB Fisik kegiatan TMMD TA. 2022 di desa Watuduwur kecamatan Bruno0
• KKN tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mekanis dan statis1
• RAPAT KOORDINASI DENGAN PENGURUS FORUM UPK EKS PNPM MPd KABUPATEN PURWOREJO0
• Rakor OPD lingkup Asisten I Setda0
• Rakor kebijakan pengelolaan Dana Desa TA 2022 berdasarkan PMK No.190/PMK.07/2021 ttg Pengelolaan Dana Desa0
• Rapat Pembahasan Polemik Penjaringan Perangkat di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi0
• Audiensi Terkait Perubahan Fungsi Gedung Serbaguna Kecamatan Ngombol0

Berita Populer

• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Insentif bagi Ketua RT RW
• Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
• SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019
• Acara sosialisasi dan uji coba aplikasi Jogo tonggo provinsi jawa tengah.
• Kunjungan Kerja Pelaksanaan Program Kerja TPAKAD Ke Kabupaten Purbalingga
• PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KAB. PURWOREJO

Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah

Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Sinkronisasi dan Penyamaan Persepsi Organisasi Perangkat Daerah dengan Bagian-Bagian di Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

Bertempat di ruang rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo pada hari Kamis, 13 Januari 2022 dilaksanakan rapat koordinasi OPD dengan  bagian-bagian di lingkup Assten Perekonomian dan Pembangunan yang dipimpin langsung oleh Drs. Budi Harjono selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Rapat koordinasi yang menghadirkan seluruh OPD di Kabupaten Purworejo dihadiri pula oleh Kepala-Kepala Bagian dilingkup Asisten II antara lain Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Kabag. Administrasi Pembangunan dan Kabag. Pengadaan Barang/Jasa.

 Dalam sambutannya Asisten II Setda menyampaikan tujuan rapat koordinasi adalah untuk sinkronisasi dan menyamakan persepsi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dengan bagian-bagian dilingkup asisten II. Dengan adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, terjadi perubahan tupoksi yang ada di bagian-bagian lingkup asisten perekonomian dan pembangunan. Secara umum seluruh OPD memiliki hubungan baik administrasi ataupun koordinasi dengan bagian-bagian dilingkup asisten II.

Pada kesempatan itu juga dipaparkan tugas pokok dan fungsi bagian-bagian dilingkup asisten perekonomian dan pembangunan oleh masing-masing Kepala Bagian. Kabag Administrasi Pembangunan, Anggit menyampaikan untuk OPD yang memiliki fungsi koordinasi secara langsung dengan bagian Adbang adalah DPUPR; Dinhub; Dinperkimtan (terkait perumahan dan kawasan permukiman; DLHP; BPKPAD: BAPPEDALITBANG dan DINKOMINFOSTASANDI (terkait Statistik). Untuk bagian perekonomian dan SDA, mengkoordinasikan DKPP: DKUKMP; DINPERINTRANSNAKER (terkait ESDM dan Perindustrian); DPMPTSP (terkait penanaman modal) dan BUMD.

Adapun bagian pengadaan barang/jasa mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam hal layanan pengadaan barang/jasa serta pengelolaan sistem informasi dan pembinaan pengadaan barang dan jasa. Untuk itu diharapkan seluruh OPD yang pada tahun 2022 terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa untuk selalu berkoordinasi dengan bagian pengadaan barang/jasa terutama pejabat pengadaan dan unsur yang terlibat didalamnya. (pkd)