Pembahasan Raperbup Perubahan Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan ADD
Pembahasan Raperbup Perubahan Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan ADD

Berita Terkait

• Rapat Penetapan Lokasi Penanganan Akses Reforma Agraria (PARA)0
• RAPAT KOORDINASI UPDATING DATA PRODESKEL DAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 20240
• RAPAT KOORDINASI TERKAIT RENCANA PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU DI TANAH DESA 0
• PEMBINAAN APARATUR PEMDES KEPADA KADES SE KABUPATEN PURWOREJO0
• MENERIMA TIM STUDY KOMPARASI DARI DINPEMADES KABUPATEN KEBUMEN0
• PEMBAHASAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) ANTARA KABUPATEN PURWOREJO DAN UNIVERSITAS DIPONEGORO0
• RAPAT DESK DATA LAPORAN KKPHAM KABUPATEN/KOTA di BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH0
• Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa bagi Kepala Desa Baru hasil Pemilihan Serentak 20230
• Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (CMS)0
• Rapat Koordinasi Akhir Masa Keanggotaan BPD Dan Pembentukan BPD0

Berita Populer

• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
• Insentif bagi Ketua RT RW
• SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019
• Acara sosialisasi dan uji coba aplikasi Jogo tonggo provinsi jawa tengah.
• Kunjungan Kerja Pelaksanaan Program Kerja TPAKAD Ke Kabupaten Purbalingga

Pada Hari Senin, 6 Mei 2024 bertempat di ruang Kadin DPPPAPMD Kabupaten Purworejo dilaksanakan kegiatan Pembahasan Raperbup Perubahan Perbup Nomor 115 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Tim Pembahas dari BPKPAD Kabupaten Purworejo, Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo, DPPPAPMD Kabupaten Purworejo dan Perwakilan Camat. Pembahasan ini dilaksanakan. Pembahasan ini terkait besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa menyesuaikan PP Nomor 5 Tahun 2024