Konferensi Dinas Sekretaris Desa se Kecamatan Butuh
Konferensi Dinas Sekretaris Desa se Kecamatan Butuh

Berita Terkait

• Konfrensi Sekdes Kecamatan Kutoarjo0
• Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 20230
• Konfrensi Sekdes Kecamatan Banyuurip0
• Pembekalan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Jeruken Kecamatan Ngombol0
• Rapat Koordinasi tindak lanjut aduan masyarakat terhadapa perangkat desa di desa kaliwungu kecamatan Bruno0
• Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati atas Perda no 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa0
• Pembinaan Pemerintah Desa Kaliboto0
• Rapat Koordinasi Pengoperasian Mobil Ambulance0
• Rapat Koordinasi Penyusunan/Pembahasan SE Bupati Purworejo0
• Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Topografi Kodam IV /Diponegoro0

Berita Populer

• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• Rapat Koordinasi Posyandu 6 SPM Permendagri 13 tahun 2025
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
• Rakor TPPS Tingkat Kabupaten Purworejo Tahun 2024
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Hari Jadi ke- 17 Gema Desa 2025 di Stadion Manahan Solo
• Insentif bagi Ketua RT RW

Rabu, 22 Februari 2023 di aula Kecamatan Butuh berlangsung kegiatan Konferensi Dinas Sekretaris Desa (Sekdes) Se-Kecamatan Butuh. Selain untuk menjaga silaturahmi, kegiatan konferensi Dinas Sekdes diharapkan mampu menjadi wadah komunikasi antara Pemerintah Kecamatan Butuh dengan Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Butuh. Acara konferensi Dinas Sekdes dibuka oleh Camat Butuh Kusairi, AP, M.M,. yang dihadiri oleh Sekretaris Desa se Kecamatan Butuh, DPRD Komisi 1 serta dari DP3APMD yang diwakili oleh Bu Susetyowati, SE. Dalam sambutannya Camat Butuh menyampaikan terimakasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan konferensi ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan Materi dari DPRD Komisi 1 yang di sampaikan oleh Bp. H.Budi Sunaryo, A.Md tentang good governance  yang dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengendaliannya bisa diandalkan dan administrasinya bertanggung jawab pada publik serta transparan. Selanjutnya pemaparan materi dari DPPPAPMD yang disampaikan oleh Bu Susetyowati, SE. Tentang kebijakan Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Desa.