Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati atas Perda no 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati atas Perda no 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Berita Terkait

• Pembinaan Pemerintah Desa Kaliboto0
• Rapat Koordinasi Pengoperasian Mobil Ambulance0
• Rapat Koordinasi Penyusunan/Pembahasan SE Bupati Purworejo0
• Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Topografi Kodam IV /Diponegoro0
• Rakor MCP KPK Tahun 20220
• PENDAMPINGAN KOMISI A  DPRD KABUPATEN KEBUMEN KE DPPPAPMD KABUPATEN PURWOREJO0
• PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI DAN PENANDATANGANAN TERKAIT KERJASAMA TEKNIS0
• PEMBINAAN BUMDesa DESA RINGGIT KEC.NGOMBOL TAHUN 2022PEMBINAAN BUMDesa DESA RINGGIT KEC.NGOMBOL TAHUN 20220
• Kegiatan tinjauan lapangan dan verifikasi data permohonan tukar menukar tanah kas desa Wadas Kecamatan Bener0
• Rapat Konsultasi dan Koordinasi Status Lahan Kawasan Embung0

Berita Populer

• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
• SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019
• Acara sosialisasi dan uji coba aplikasi Jogo tonggo provinsi jawa tengah.
• Insentif bagi Ketua RT RW
• Kunjungan Kerja Pelaksanaan Program Kerja TPAKAD Ke Kabupaten Purbalingga
• PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KAB. PURWOREJO
• Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2019 Kabupaten Purworejo

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati atas Perda no 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Perda no 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa perlu petunjuk pelaksanaan peraturan daerah dalam bentuk peraturan bupati yang nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan pemilihan desa serentak tahun 2023 pada 88 desa di Kabupaten Purworejo. Pembahasan melibatkan beberapa OPD antara lain Bagian Hukum Setda, Inspektorat, DPPPAPMD, perwakilan camat, perwakilan sekcam, perwakilan kepala desa, perwakilan sekretaris desa.