Rapat Koordinasi tindak lanjut aduan masyarakat terhadapa perangkat desa di desa kaliwungu kecamatan Bruno
Rapat Koordinasi tindak lanjut aduan masyarakat terhadapa perangkat desa di desa kaliwungu kecamatan Bruno

Berita Terkait

• Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati atas Perda no 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa0
• Pembinaan Pemerintah Desa Kaliboto0
• Rapat Koordinasi Pengoperasian Mobil Ambulance0
• Rapat Koordinasi Penyusunan/Pembahasan SE Bupati Purworejo0
• Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Topografi Kodam IV /Diponegoro0
• Rakor MCP KPK Tahun 20220
• PENDAMPINGAN KOMISI A  DPRD KABUPATEN KEBUMEN KE DPPPAPMD KABUPATEN PURWOREJO0
• PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI DAN PENANDATANGANAN TERKAIT KERJASAMA TEKNIS0
• PEMBINAAN BUMDesa DESA RINGGIT KEC.NGOMBOL TAHUN 2022PEMBINAAN BUMDesa DESA RINGGIT KEC.NGOMBOL TAHUN 20220
• Kegiatan tinjauan lapangan dan verifikasi data permohonan tukar menukar tanah kas desa Wadas Kecamatan Bener0

Berita Populer

• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• Rapat Koordinasi Posyandu 6 SPM Permendagri 13 tahun 2025
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
• Rakor TPPS Tingkat Kabupaten Purworejo Tahun 2024
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Hari Jadi ke- 17 Gema Desa 2025 di Stadion Manahan Solo
• Insentif bagi Ketua RT RW

Rapat Koordinasi tindak lanjut aduan masyarakat terhadapa perangkat desa di desa kaliwungu kecamatan Bruno dan desa guyangan Kecamatan Purwodadi. Rapat dihadiri oleh Forkompimcam, bagian Hukum Setda, Inspektorat, DPPPAPMD, Kepala desa, BPD dan tokoh masyarakat. Hal tersebut ditempuh untuk menyamakan persepsi dalam penyelesaian permasalahan perangkat desa. Memahamkan masyarakat bahwa penyelesaian permasalahan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku, menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hokum yang justru  bisa menimbulkan permasalahan baru