Rapat Koordinasi tindak lanjut aduan masyarakat terhadapa perangkat desa di desa kaliwungu kecamatan Bruno
Rapat Koordinasi tindak lanjut aduan masyarakat terhadapa perangkat desa di desa kaliwungu kecamatan Bruno

Berita Terkait

• Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati atas Perda no 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa0
• Pembinaan Pemerintah Desa Kaliboto0
• Rapat Koordinasi Pengoperasian Mobil Ambulance0
• Rapat Koordinasi Penyusunan/Pembahasan SE Bupati Purworejo0
• Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Topografi Kodam IV /Diponegoro0
• Rakor MCP KPK Tahun 20220
• PENDAMPINGAN KOMISI A  DPRD KABUPATEN KEBUMEN KE DPPPAPMD KABUPATEN PURWOREJO0
• PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI DAN PENANDATANGANAN TERKAIT KERJASAMA TEKNIS0
• PEMBINAAN BUMDesa DESA RINGGIT KEC.NGOMBOL TAHUN 2022PEMBINAAN BUMDesa DESA RINGGIT KEC.NGOMBOL TAHUN 20220
• Kegiatan tinjauan lapangan dan verifikasi data permohonan tukar menukar tanah kas desa Wadas Kecamatan Bener0

Berita Populer

• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Insentif bagi Ketua RT RW
• Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
• SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019
• Acara sosialisasi dan uji coba aplikasi Jogo tonggo provinsi jawa tengah.
• Kunjungan Kerja Pelaksanaan Program Kerja TPAKAD Ke Kabupaten Purbalingga
• PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KAB. PURWOREJO

Rapat Koordinasi tindak lanjut aduan masyarakat terhadapa perangkat desa di desa kaliwungu kecamatan Bruno dan desa guyangan Kecamatan Purwodadi. Rapat dihadiri oleh Forkompimcam, bagian Hukum Setda, Inspektorat, DPPPAPMD, Kepala desa, BPD dan tokoh masyarakat. Hal tersebut ditempuh untuk menyamakan persepsi dalam penyelesaian permasalahan perangkat desa. Memahamkan masyarakat bahwa penyelesaian permasalahan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku, menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hokum yang justru  bisa menimbulkan permasalahan baru