
- Rapat KICK Off Meeting Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Purworejo 2025 - 2029
- Fasilitasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) Kecamatan dan Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kecamatan di Kecamatan Berdaya
- Studi Komparasi dari DPRD Kabupaten Cilacap
- Peningkatan Kapasitas bagi Pemerintah Desa kepada Sekretaris Desa
- Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap IV di Desa Kalinongko Kecamatan Loano
- Parenting Dalam Rangka Meningkatkan Tumbuh Kembang dan Belajar Anak
- Rakor Persiapan Pelaksanaan Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) di Kecamatan Berdaya Tahun 2025
- Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Mewujudkan Kecamatan Berdaya
- Rakor Percepatan Pembentukan Posbankum di Kabupaten Purworejo
- Koordinasi Evaluasi Pengembangan KLA Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Daring dengan KPK Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dengan mengupas Praktik Baik Pencegahan Korupsi
Daring dengan KPK Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dengan mengupas Praktik Baik Pencegahan Korupsi
Berita Terkait
- BIMTEK BUMDES HARI KETIGA DI EKS KAWEDANAN KUTOARJO0
- BIMTEK BUMDES HARI KEDUA DI EKS KAWEDANAN KEMIRI0
- BIMTEK BUMDES HARI PERTAMA DI EKS KAWEDANAN PURWOREJO0
- Kegiatan monitoring RT dan RW di Kecamatan Kemiri0
- Kegiatan monitoring RT dan RW di kecamatan Gebang untuk desa Pelutan dan Kellurahan Lugosobo0
- Dalam rangka Mengikuti Vidcon Forum Pemangku Kepentingan Utama BPJS Kesehatan Tahap II Tahun 2020 Kabupaten Purworejo0
- Bimbingan Teknis Pengelola Bumdes di Kecamatan Purworejo0
- VIDCON PAPARAN EVALUASI RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) PROGRAM PAMSIMAS TAHUN 20200
- Monitoring bantuan sembako ketahanan pangan dampak covid 19 dari Bantuan Gubernur0
- MENGIKUTI ACARA VIDEO CONFERENCE SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PAMSIMAS HID TAHUN 2021 VIA APLIKASI ZOOM0
Berita Populer
- 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
- Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
- KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
- Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
- SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
- Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
- Insentif bagi Ketua RT RW
- SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019
- Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Acara sosialisasi dan uji coba aplikasi Jogo tonggo provinsi jawa tengah.

Keterangan Gambar : Daring dengan KPK Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dengan mengupas Praktik Baik Pencegahan Korupsi
Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan pada tanggal 26 Agustus 2020 bertempat di Ruang Kerja Sekda Purworejo pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 Acara Daring dengan KPK Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dengan mengupas Praktik Baik Pencegahan Korupsi
Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2019-2020 telah memasuki tahun ke 2 (dua) di 2020 ini, tentunya sudah banyak inisiatif dan perubahan telah dilakukan dalam upaya-upaya pencegahan korupsi. Sebagai bentuk penguatan komitmen dan apresiasi, maka Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) menyelenggarakan kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) via daring dan luring bagi seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.Kabupaten Purworejo dipimpin oleh Asisten III Bpk Pram Prasetyo yang dihadiri dari Inspektorat, Dinas Perijinan, Dinpermades, Dindukcapil, Bagian Barjas, Bagian Orgap.Laporan dari Ketua KPK menyampaikan bahwa waksud dan tujuan diselenggarakannya ini adalah : untuk Memberikan pemahaman dan motivasi pelaksanaan Aksi PK K/L/D yang terfokus, terukur, dan berdampak dalam situasi normal maupun normal baru, Memfasilitasi penyebaran Praktik Baik Pencegahan Korupsi yang telah diinisiasi oleh K/L/D dan Memberikan penghargaan kepada K/L/D atas Praktik Baik Pencegahan Korupsi. Ada beberapa penekanan disampaikan oleh Presiden sekaligus membuka acara ini, diataranya dalam pelaksanaan baik APBN maupun APBD harus Transparansi dan akuntabilitas kedua ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri harus berjalan bersamaan. Oleh karena itu buat trobosan baru terutama regulasi Nasional harus di dicermati kalau perlu dirubah jangan sampai ada regulasi yang berbelit-beli, tumpang tindih dan tidak jelas terhadap kepastian hukum. Lakukan sinkronisasi antara beberapa kementrian agar tidak banyak tafsir. Dan bagi Penegak hukum jangan sekali-kali memanfaatkan aturan yang belum singkrun untuk menakut-nakuti sehingga banyak Kementrian maupun Daerah tidak berani untuk menyerap anggaran yang sudah direncanakan. Namun bagi yang memang sudah ada niatan untuk korupsi silahkan penegak hukum untuk menindak, sehingga Penegak Hukum harus cermat, yang karena ketidak pahaman aturan untuk dibina. Disamping itu reformasi Birokrasi menjadi prioritas, hal ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan KPK bahwa reformasi Birokrasi menjadi Program Prioritas KPK. Gerakan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi harus digalakkan dan akan saya pantau terus.
Dalam Pelaksanaan Daring dibagi dalam 3 (tiga) tempat, Peserta akan diperkuat kembali pemahaman dan komitmennya mengenai Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) yang dikawal oleh Tim Stranas PK dalam bentuk talkshow dengan tema Praktik Baik Pencegahan Korupsi pada beberapa Aksi PK yang berjalan seperti :
a. Praktik Baik Pemanfaatan NIK untuk Program Subsidi Pemerintah
b. Praktik Baik Penerapan E-Katalog dan Marketplace dalam Pengadaan Barang dan Jasa
c. Praktik Baik Keuangan Desa
d. Praktik Baik Penerapan Manajemen Anti Suap
e. Praktik Baik Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha
f. Praktik Baik Reformasi Birokrasi