Rapat Pansus 13 DPRD Kabupaten Purworejo
Rapat Pansus 13 DPRD Kabupaten Purworejo

Berita Terkait

• Rapat Koordinasi TP. PKK Kabupaten Purworejo0
• Penguatan Kelembagaan Posyandu 6 SPM Kecamatan Kutoarjo dan Kecamatan BayaP0
• Pelatihan PARALEGAL Bagi Kader PKK Kabupaten Purworejo Hari Ketiga0
• Survey Calon Lokasi TMMD di Desa Somoleter0
• Pelatihan PARALEGAL Bagi Kader PKK Kabupaten Purworejo Hari Kedua0
• Pelatihan PARALEGAL Bagi Kader PKK Kabupaten Purworejo0
• Rapat Persiapan Pembinaan Posyandu 6 SPM0
• Puncak Hari UMKM Nasional ke XI Kabupaten Purworejo Tahun 20260
• Identifikasi Pasar Desa Tahun 20260
• Upacara Penutupan TMMD Reguler ke 129 Tahun 2026 Desa Watuduwur0

Berita Populer

• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• RAPAT KOORDINASI UPDATING DATA PRODESKEL DAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2024
• Rapat Koordinasi Posyandu 6 SPM Permendagri 13 tahun 2025
• Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• Rakor TPPS Tingkat Kabupaten Purworejo Tahun 2024
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Hari Jadi ke- 17 Gema Desa 2025 di Stadion Manahan Solo

Purworejo - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) Kabupaten Purworejo menghadiri undangan rapat Pansus 13 DPRD Kabupaten Purworejo pada Jumat (11/9/20206).

Kegiatan yang membahas terkait Hasil Rapat Fasilitasi Rancangan Perda Kabupaten Purworejo tentang Penanggulangan Stunting itu juga dihadiri oleh Dinkesda Kabupaten Purworejo, Bagian Hukum Kabupten Purworejo, Bapperida Kabupaten Purworejo dan DinsosdaldukKB Kabupaten Purworejo. 

Adapun hasil rapat kali ini yaitu Raperda penanggulangan stunting secara substansi belum layak dijadikan Perda karena isi tersebut terlalu teknis dan sama seperti Perpres. Sehingga, Biro Hukum Prov. Jateng menilai pelaksanaan program penanggulangan stunting cukup langsung berpedoman pada Perpres. Terlebih dalam Perpres tidak mengamanatkan untuk membuat Perda. Jika akan tetap dijadikan Perda, maka substansinya harus dikembangkan, tidak hanya pada stunting saja tetapi memuat mitigasi risiko stunting dari lintas sektor, dimensi dan pedekatan. 

Untuk itu, Biro hukum Provinsi Jateng memberi waktu 2 minggu untuk mengambil keputusan terhadap Raperda tersebut. Pihaknya meminta untuk mempertimbangkan kembali apakah Pansus akan tetap melanjutkan dengan komitmen mengembangkan materi. Kedua, meminta perpanjangan waktu Pansus dengan menunggu perpres terbaru, dan terakhir langsung menyatakan Raperda tersebut di tindak lanjut dengan Raperbup saja. Nantinya, Keputusan akan diambil ketika Pansus 13 rapat zoom dengan Biro Hukum Provinsi Jateng.