Rapat Konsultasi dan Koordinasi Status Lahan Kawasan Embung
Rapat Konsultasi dan Koordinasi Status Lahan Kawasan Embung

Berita Terkait

• Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 20230
• Konferensi Dinas Kepala Desa se-kecamatan Kutoarjo0
• Rapat koordinasi pemanfaatan tanah kas desa0
• Pengelolaan Aset Desa0
• Sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa0
• Sosialisasi Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor0
• FGD Penyusunan Keterangan/Penjelasan Raperda0
• Pembinaan dan Pendampingan Updating Profil Desa Tahun 2022 Desa Kepuh Kec. Kutoarjo0
• PELAKSANAAN SUPERVISI DAN KONTROL KUALITAS BATAS DESA KELANJUTAN KEGIATAN TEMU KERJA PELAKSANAAN KESEPAKATAN TEKNIS BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA0
• Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Desa Antarwaktu0

Berita Populer

• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Insentif bagi Ketua RT RW
• Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
• SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019
• Acara sosialisasi dan uji coba aplikasi Jogo tonggo provinsi jawa tengah.
• Kunjungan Kerja Pelaksanaan Program Kerja TPAKAD Ke Kabupaten Purbalingga
• PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KAB. PURWOREJO

Rapat Konsultasi dan Koordinasi status lahan kawasan embung, Senin 12  Desember 2022 pukul 09.00 WIB. bertempat di Ruang Kerja Camat Grabag. Rapat dipimpin Camat Grabag Bp. Eko Setyo Husodo, S. S.STP, M. M. Hadir dalam rapat tersebut dari Kantor Pertanahan, PSDA PROBOLO Kutoarjo, DPPPAPMD, BPKPAD, DINPERKIMTAN, Kades Rejosari, Kades Dudukulon, Kades Bakurejo dan Kades Sumberagung. Hasil dari rapat tersebut di atas bahwa Camat Grabag agar memfasilitasi 5 (lima) Desa yaitu Rejosari, Duduwetan, Dudukulon, Bakurejo dan Sumberagung untuk membuat surat yang ditujukan kepada Kepala BBWS Yogyakarta terkait status tanah lahan embung yang berada di wilayah desa tersebut di atas. Agar kelima Pemdes tersebut tidak salah didalam menentukan kebijakan terkait dengan pemanfaatan embung dan tanah disekitarnya.