FGD Penyusunan Keterangan/Penjelasan Raperda
FGD Penyusunan Keterangan/Penjelasan Raperda

Berita Terkait

• Pembinaan dan Pendampingan Updating Profil Desa Tahun 2022 Desa Kepuh Kec. Kutoarjo0
• PELAKSANAAN SUPERVISI DAN KONTROL KUALITAS BATAS DESA KELANJUTAN KEGIATAN TEMU KERJA PELAKSANAAN KESEPAKATAN TEKNIS BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA0
• Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Desa Antarwaktu0
• Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Desa0
• Pembahasan Fasilitasi Peraturan Bupati Purworejo0
• Tindak Lanjut progres MCP KPK 2022 0
• Pembinaan Desa Anti Korupsi di Desa Karanggedang kecamatan Bruno 0
• Rapat Koordinasi Membahas Hasil Cek Lapangan Tanah Negara di Desa Ketawangrejo dan Desa Patutrejo0
• Rapat Koordinasi Fasilitasi Prodeskel0
• MONITORING DAN EVALUASI BUMDESA0

Berita Populer

• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
• Insentif bagi Ketua RT RW
• SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019
• Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
• Rapat Koordinasi Posyandu 6 SPM Permendagri 13 tahun 2025

Menghadiri undangan FGD Penyusunan Keterangan/Penjelasan Raperda. Dilaksanakan pada Tanggal 12 November 2022 di Universitas Semarang, Jl. Sukarno Hatta Tlogosari Semarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo telah mengikuti acara FGD penyusunan keterangan/penjelasan Raperda  terkait kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Legal Drafting Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2022 antara lain mengenai Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Universitas Semarang yang dipimpin oleh Wakil Rektor III. 

Guna melaksanakan amanat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, maka ketentuan BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Untuk BUMDesa dan BUMDESMA sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 215 tntanag Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Buadan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga harus dicabut.