PELAKSANAAN SUPERVISI DAN KONTROL KUALITAS BATAS DESA KELANJUTAN KEGIATAN TEMU KERJA PELAKSANAAN KESEPAKATAN TEKNIS BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA
PELAKSANAAN SUPERVISI DAN KONTROL KUALITAS BATAS DESA KELANJUTAN KEGIATAN TEMU KERJA PELAKSANAAN KESEPAKATAN TEKNIS BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA

Berita Terkait

• Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Desa Antarwaktu0
• Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Desa0
• Pembahasan Fasilitasi Peraturan Bupati Purworejo0
• Tindak Lanjut progres MCP KPK 2022 0
• Pembinaan Desa Anti Korupsi di Desa Karanggedang kecamatan Bruno 0
• Rapat Koordinasi Membahas Hasil Cek Lapangan Tanah Negara di Desa Ketawangrejo dan Desa Patutrejo0
• Rapat Koordinasi Fasilitasi Prodeskel0
• MONITORING DAN EVALUASI BUMDESA0
• SOSIALISASI  APLIKASI SAMSAT BUDIMAN0
• Kegiatan Fasilitasi Pembentukan BUMDesa Tahun 20220

Berita Populer

• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
• Insentif bagi Ketua RT RW
• SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019
• Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
• Acara sosialisasi dan uji coba aplikasi Jogo tonggo provinsi jawa tengah.

PELAKSANAAN SUPERVISI DAN KONTROL KUALITAS BATAS DESA KELANJUTAN KEGIATAN TEMU KERJA PELAKSANAAN KESEPAKATAN TEKNIS BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA

 Dilaksanakan pada Tanggal 22-24 November 2022 di Aula Swadaya Masyarakat Lantai 2 Gedung B, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Bapak AGUS  dari Badan Informasi Geospasial bahwa Penyediaan Peta Batas Administrasi Desa/Desa Adat dan Peta Batas Administrasi Kelurahan diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden dalam peluncuran geoportal 
Kebijakan Satu Peta Tahun 2018 yaitu agar kepala daerah melakukan upaya percepatan penetapan batas Desa/Kelurahan dan mengkoordinasikan teknis pemetaannya dengan Badan Informasi Geospasial.