Rakor Penyelesaian Permasalahan Sengketa tanah di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi
Rakor Penyelesaian Permasalahan Sengketa tanah di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi

Berita Terkait

• Konferensi Dinas Sekretaris Desa (Sekdes) Se-Kecamatan Bagelen0
• Konferensi Dinas Sekretaris Desa se Kecamatan Butuh0
• Konfrensi Sekdes Kecamatan Kutoarjo0
• Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 20230
• Konfrensi Sekdes Kecamatan Banyuurip0
• Pembekalan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Jeruken Kecamatan Ngombol0
• Rapat Koordinasi tindak lanjut aduan masyarakat terhadapa perangkat desa di desa kaliwungu kecamatan Bruno0
• Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati atas Perda no 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa0
• Pembinaan Pemerintah Desa Kaliboto0
• Rapat Koordinasi Pengoperasian Mobil Ambulance0

Berita Populer

• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Insentif bagi Ketua RT RW
• Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
• SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019
• Acara sosialisasi dan uji coba aplikasi Jogo tonggo provinsi jawa tengah.
• Kunjungan Kerja Pelaksanaan Program Kerja TPAKAD Ke Kabupaten Purbalingga
• PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KAB. PURWOREJO

Rakor Penyelesaian Permasalahan Sengketa tanah di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi, Senin/20 Februari 2023 pukul 09.00 WIB. Bertempat di Ruang Kepala DP3APMD Kabupaten Purworejo. Rapat dipimpin oleh Sekretaris DP3APMD, hadir dalam rapat tersebut dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Dinperkimtan, BPKPAD, Kecamatan Purwodadi, Kades Bragolan dan DP3APMD Bidang Administrasi Pemerintahan Desa. Kesimpulan rapat bahwa Kepala Desa Bragolan agar membuat surat kepada Sdr. Endra Suryantara terkait permohonan memasukan jalan yg menjadi obyek sengketa ke dalam peta desa dengan berpedoman hasil putusan kasasi.