Rakor Penyelesaian Permasalahan Sengketa tanah di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi
Rakor Penyelesaian Permasalahan Sengketa tanah di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi

Berita Terkait

• Konferensi Dinas Sekretaris Desa (Sekdes) Se-Kecamatan Bagelen0
• Konferensi Dinas Sekretaris Desa se Kecamatan Butuh0
• Konfrensi Sekdes Kecamatan Kutoarjo0
• Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 20230
• Konfrensi Sekdes Kecamatan Banyuurip0
• Pembekalan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Jeruken Kecamatan Ngombol0
• Rapat Koordinasi tindak lanjut aduan masyarakat terhadapa perangkat desa di desa kaliwungu kecamatan Bruno0
• Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati atas Perda no 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa0
• Pembinaan Pemerintah Desa Kaliboto0
• Rapat Koordinasi Pengoperasian Mobil Ambulance0

Berita Populer

• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• RAPAT KOORDINASI UPDATING DATA PRODESKEL DAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2024
• Rapat Koordinasi Posyandu 6 SPM Permendagri 13 tahun 2025
• Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• Rakor TPPS Tingkat Kabupaten Purworejo Tahun 2024
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Hari Jadi ke- 17 Gema Desa 2025 di Stadion Manahan Solo

Rakor Penyelesaian Permasalahan Sengketa tanah di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi, Senin/20 Februari 2023 pukul 09.00 WIB. Bertempat di Ruang Kepala DP3APMD Kabupaten Purworejo. Rapat dipimpin oleh Sekretaris DP3APMD, hadir dalam rapat tersebut dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Dinperkimtan, BPKPAD, Kecamatan Purwodadi, Kades Bragolan dan DP3APMD Bidang Administrasi Pemerintahan Desa. Kesimpulan rapat bahwa Kepala Desa Bragolan agar membuat surat kepada Sdr. Endra Suryantara terkait permohonan memasukan jalan yg menjadi obyek sengketa ke dalam peta desa dengan berpedoman hasil putusan kasasi.