Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Desa Tahun 2026
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Desa Tahun 2026

Berita Terkait

• DPPPAPMD hadiri Konfrensi Dinas Kepala Desa se Kecamatan Ngombol0
• Rakor Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa0
• Sinkronisasi Data Berdasarkan Indeks Desa Tahun 20250
• Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kepada Kepala Desa Dan Lurah Se Kabupaten Purworejo Tahun 20260
• Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Gerai KDMP0
• Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa di Wilayah Kabupaten Purworejo0
• Musrenbang Kecamatan Bruno0
• Musrenbang Kecamatan Purwodadi0
• Musrenbang Kecamatan Kaligesing0
• Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD se Kabupaten Purworejo Tahun 20260

Berita Populer

• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• RAPAT KOORDINASI UPDATING DATA PRODESKEL DAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2024
• Rapat Koordinasi Posyandu 6 SPM Permendagri 13 tahun 2025
• Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• Rakor TPPS Tingkat Kabupaten Purworejo Tahun 2024
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Hari Jadi ke- 17 Gema Desa 2025 di Stadion Manahan Solo

Dinas Pemberdayaan Perempuaan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) Kabupaten Purworejo menghadiri undangan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Desa Tahun 2026 yang dilaksanakan di Ruang Otonom Setda Kabupaten Purworejo pada hari Rabu, 17 Juni 2026.
Kegiatan ini dihadiri Sekcam se Kabupaten Purworejo beserta perwakilan 1 (satu) Desa yang akan dijadikan sebagai pilot project. Monitoring dan evaluasi JDIH ini sebagai proses pemantauan dan penilaian berkala untuk memastikan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berjalan optimal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan tata kelola informasi hukum, seperti yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah daerah. 
Pelaksanaan monev didasarkan pada indikator penilaian pengelolaan dan informasi hukum Pemerintah Desa meliputi Kelembagaan, Database, Sarpras dan literasi Hukumnya. Pelaksanaan monev ini secara berkala membantu pemerintah mengidentifikasi hambatan teknis dan memberikan solusi perbaikan. Misalnya, Biro Hukum Setda secara rutin melakukan penilaian langsung ke kabupaten/kota.