Mendampingi study banding Pansus 48 DPRD Kabupaten Purworejo terkait dengan pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Purworejo nomor 10 tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak An
Mendampingi study banding Pansus 48 DPRD Kabupaten Purworejo terkait dengan pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Purworejo nomor 10 tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak (KPLA) di Tasikmalaya

Berita Terkait

• Mendampingi konsultasi Pansus 48 DPRD Kabupaten Purworejo terkait dengan pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Purworejo nomor 10 tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak 0
• Pertemuan Rutin sekaligus Rapat Koordinasi GOW0
• Pelantikan Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Purworejo masa bakti 2022 - 2027.0
• Pengajian Akbar dalam rangka Peringatan Hari Lahir Ke- 77 Muslimat NU Tahun 2023. 0
• Kegiatan Rakor P2 TP2A0
• Rapat Koordinasi Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ) Tahun 20230
• Rakor Pusat Pembelajaran Keluaga (Puspaga) tingkat Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah0
• Ketua GOW beserta perwakilan pengurus telah menghadiri  Pelantikan Pengurus DPC PWKI Kabupaten Purworejo0
• Peringatan HUT Ke- 59 Tahun 2023 Persatuan Istri Purnawirawan ( PERIP) Sekaligus Silaturahmi dan Halal Bihalal PERIP Cabang Purworejo.0
• Rakor Pengisian Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023 - 20270

Berita Populer

• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Insentif bagi Ketua RT RW
• Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
• SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019
• Acara sosialisasi dan uji coba aplikasi Jogo tonggo provinsi jawa tengah.
• Kunjungan Kerja Pelaksanaan Program Kerja TPAKAD Ke Kabupaten Purbalingga
• PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KAB. PURWOREJO

Mendampingi study banding Pansus 48 DPRD Kabupaten Purworejo terkait dengan pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Purworejo nomor 10 tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak (KPLA)

Hari / tanggal : Senin, 5 Juni 2023

Tempat : Gedung Bamus, Banggar DPRD Kota Tasikmalaya

Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai

Peserta : Pansus 48 dan Setwan DPRD Kab. Purworejo, Bagian Pemerintahan & Kesra Setda Kab. Purworejo, Bagian Hukum Setda Kab. Purworejo, DPPPAPMD Kab. Purworejo, DINSOSDALDUKKB Kab. Purworejo

Hasil pelaksanaan :
Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2022 tingkat Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.
Penghargaan KLA diberikan kepada daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui proses evaluasi untuk mengukur kinerja pelaksanan 24 indikator yang akan mendapatkan pencapaian yaitu penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memberikan anggaran sebesar Rp81 miliar dalam rangka pelaksanaan evaluasi penilaian untuk menuju Kabupaten/Kota Layak Anak dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Dinas Provinsi Jawa Barat.
Dalam menuju Kabupaten Layak Anak dengan anggaran sebesar Rp 81 miliar itu Anggarannya yang selama ini tersebar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp76 miliar, Dinas Sosial PMDP3A senilai Rp1,6 miliar, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rp424 juta, Disdukcapil senilai Rp1,5 miliar, dan Dinas Kesehatan dan PPKB senilai Rp1,8 miliar. Anggaran tersebut untuk KPAID Rp600 juta, P2TP2A senilai Rp150 juta, dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak senilai Rp250 juta. Status Kabupaten Tasikmalaya sudah masuk tingkat Pratama sebanyak 2 kali, Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapat kesempatan masuk tahap dua penilaian termasuk dalam perbaikan. Saat evaluasi pertama dengan nilai 800 lebih dan di tengah perjalanan ada penurunan dan nilainya menjadi 400.
Untuk menaikkan kembali harus dilengkapi dokumen administrasi agar penilaian itu kembali tinggi dan salah satunya penguatan pendidikan keluarga.