Rapat Koordinasi Pengelolaan Aset Desa terkait Penghapusan
Rapat Koordinasi Pengelolaan Aset Desa terkait Penghapusan

Berita Terkait

• Penandatanganan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa0
• Verifikasi Teknis Lapangan Penetapan dan Penegasan Batas Desa0
• Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa0
• Koordinasi Pembahasan Teknis untuk Penyedia Patok dalam Pelaksanaan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa PPBD di Kecamatan Grabag0
• Penandatanganan Kontrak PPBD Kab. Purworejo dan Pembahasan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa PPBD0
• Rapat Koordinasi Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa0
• Coaching Clinic Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai Penyedia Katalog Elektronik Versi 6.00
• PEMBAHASAN DRAFT KONTRAK DENGAN UNDIP TENTANG KEGIATAN BATAS DESA 0
• KUNJUNGAN ASISTEN DOSEN DARI UGM UNTUK REVERENSI DATA DUKUNG PENELITIAN0
• Koordinasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tahun 20250

Berita Populer

• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Rapat Koordinasi Posyandu 6 SPM Permendagri 13 tahun 2025
• Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
• Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
• Insentif bagi Ketua RT RW
• SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019

Rapat Koordinasi Pengelolaan Aset Desa terkait Penghapusan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul Pukul 09.00 WIB di Ruang Kabid APD Rapat dipimpin Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Ickbal Nugroho, S. STP., M. I. P.  Hadir dalam rapat tersebut Kepala Desa, Sekretaris Desa Botorejo Kecamatan Bayan, Perangkat Desa Mudalrejo Kecamatan Loano dan Kepala Desa Durensari Kecamatan Bagelen.  Adapun inti dari rapat koordinasi tersebut terkait penghapusan aset desa yang bersifat strategis dalam hal ini yaitu yang berupa bangunan milik Desa harus mendapatkan izin Bupati terlebih dahulu.