Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Purworejo
Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Purworejo

Berita Terkait

• Launching Program Inpres Percepatan Air Minum T.A.20240
• Verifikasi Renstra Tahap 2 Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290
• Rapat Paripurna DPRD0
• Kunjungan Dari Kepala Rutan Purworejo0
• Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih0
• Nyadran Panen Sedekah Bumi di Desa Pamriyan 0
• Rakor Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan serta Analisis Data0
• Rapat Desa Berkinerja Baik Percepatan Dalam Penurunan Pencegahan Stunting0
• Apel Rutin Hari Senin0
• SELAMATAN & MERTI DESA KEMANUKAN0

Berita Populer

• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
• Insentif bagi Ketua RT RW
• SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019
• Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
• Rapat Koordinasi Posyandu 6 SPM Permendagri 13 tahun 2025

Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Purworejo Rabu, 9 Juli 2025 di Hotel Novotel Yogyakarta International Airport (YIA). Rapat dibuka oleh Moderator, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo (selaku Kepala Sekretariat Forkopimda) dengan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Nomor 300/E-7/POLPUM tanggal 30 Juni 2025 perihal antisipasi dampak dinamika global (konflik Iran–Israel) terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.

Pj. Sekda menekankan pentingnya: Koordinasi lintas sector, Deteksi dini dan cegah dini, Penyamaan persepsi dalam menjaga kondusivitas di Kabupaten Purworejo. Penyampaian Pendapat Oleh Anggota Forkopimda, Bupati Purworejo menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo mendukung penuh upaya preventif yang terkoordinasi. Menginstruksikan OPD dan stakeholder terkait untuk memperkuat peran forum kewaspadaan dini dan komunikasi sosial di masyarakat. Kapolres Purworejo, telah melakukan pemetaan terhadap potensi penyebaran hoaks dan isu provokatif melalui media sosial. Kepolisian siap meningkatkan patroli siber dan kewaspadaan di lapangan. Perlu kolaborasi dengan tokoh masyarakat dalam mendinginkan suasana. Dandim 0708 Purworejo, Siap mendukung Pemda dan Polri melalui kekuatan Babinsa dalam deteksi dan pendekatan teritorial. Menyampaikan pentingnya ketahanan ideologis masyarakat untuk menangkal pengaruh konflik global. Kajari Purworejo Menekankan bahwa penyebaran informasi bohong atau provokatif dapat dikenakan sanksi pidana. Kejaksaan siap berkolaborasi dalam edukasi hukum untuk masyarakat, terutama generasi muda. Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Menyampaikan dukungan legislatif terhadap upaya pemerintah dan Forkopimda dalam menjaga stabilitas. Siap mendorong penguatan kelembagaan FKDM, FKUB, dan FPK di kecamatan hingga desa. Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Mengimbau agar semua pihak menjunjung tinggi proses hukum dan tidak mengambil tindakan sendiri di lapangan. Menekankan pentingnya pendekatan hukum yang adil, cepat, dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik. Kepala Badan Kesbangpol, Menyampaikan rencana tindak lanjut berupa pelaksanaan Forum Dialog Deteksi Dini dan Cegah Dini yang akan dilaksanakan pada Senin, 21Juli 2025, melibatkan Forkopimda sebagai narasumber serta partisipasi dari Forkopimcam, FKDM, FKUB, FPK, ormas dan tokoh masyarakat.

Forkopimda sepakat untuk memperkuat komunikasi dan sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah. Akan dilaksanakan kegiatan lanjutan berupa Forum Dialog Kewaspadaan Dini rencana akan dilaksanakan  pada tanggal 21 Juli 2025 di Ruang Arahiwang Setda Purworejo, dengan mengundang Forkopimda sebagai narasumber. Badan Kesbangpol dimandatkan sebagai koordinator teknis pelaksanaan kegiatan tersebut.