Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan BUMDesma LKD se Kabupaten Purworejo
Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan BUMDesma LKD se Kabupaten Purworejo

Berita Terkait

• Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung ke DPPPAPMD0
• Sedekah Pemikiran, Bangun Purworejo.0
• DPPPAPMD Mendampingi Desa Krandegan dalam Pemaparan Finalis Penilaian  Seleksi Lomba Desa Digital Tingkat Nasional0
• Paparan Antara Kajian Strategi Implementasi Purworejo Cerdas Melalui Penyusunan Road Map dan Quick Win0
• DPPPAPMD Mendampingi Desa Krandegan dalam Lomba Desa Digital Tingkat Provinsi0
• Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kemiri -Pituruh0
• Bintek Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SPAM 0
• Workshop Penyusunan Rencana Kontingensi Tsunami Kabupaten Purworejo0
• Musyawarah Antar Desa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional Bumdesma Bruno Berkah Manunggal LKD Kecamatan Bruno0
• Sosialisasi Bantuan Gubernur dan Bupati Tahun 20250

Berita Populer

• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
• Insentif bagi Ketua RT RW
• SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019
• Acara sosialisasi dan uji coba aplikasi Jogo tonggo provinsi jawa tengah.
• Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Sebanyak 15 Direktur Badan  Usaha Milik Desa bersama (BUMDesma) se-Kabupaten Purworejo mengikuti kegiatan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDesma LKD, pada Rabu, 24 September 2025. Kegiatan yang dilaksanakan di pendopo hotel Ganesha itu juga diikuti oleh perwakilan dari 16 kecamatan se-Kabupaten Purworejo. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) Laksana Sakti dalam sambutannya mengatakan bahwa BUMDesma ini merupakan eks PNPM Mandiri Perdesaan yang bertransformasi menjadi BUMDesma.   Dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo, semua telah membentuk BUMDesma, kecuali Kecamatan Kutoarjo, karena di  Kecamatan Kutoarjo untuk PNPM nya merupakan PNPM  Mandiri Perkotaan.  Lebih lanjut Sakti menjelaskan bahwa penyertaan modal dari desa-desa untuk BUMDesma adalah sebesar 5 juta rupiah, namun ada juga yang lebih besar, dengan unit usaha berupa simpan pinjam, unit usaha jasa dan lain sebagainya. “ Ada yang penyertaan modalnya sebesar 50 juta rupiah, yakni desa-desa di wilayah Kecamatan Bener, “ paparnya.

Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo, Ajeng Dewi yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan perlunya pendampingan bagi nasabah-nasabah yang meminjam uang untuk kegiatan usaha.  Dengan adanya pendampingan tersebut diharapkan uang pinjaman dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kegiatan usaha yang akan dilaksanakanpun dapat dilaksanakan dengan baik. Narasumber lain Budi Sunaryo, yang merupakan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa permasalahan klasik yang sering muncul dalam kegiatan BUMDesma khususnya unit simpan pinjam adalah banyaknya tunggakan dari para nasabah. Hal ini merupakan salah satu yang menjadi kendala dalam mengembangkan BUMDesma. Untuk itu pihaknya mengjhimbau kepada para pengurus dan pengelola BUMDesma agar lebih selektif dalam menentukan atau memilih nasabah.

Hal senada disampaikan Wiwit, Direktur BUMDesma Butuh, yang mengeluhkan sulitnya melakukan penagihan kepada beberapa nasabah,  karena selain meminjam di BUMDesma, ternyata nasabah yang bersangkutan juga mempunyai pinjaman di bank harian, bahkan dengan adanya Koperasi Merah Putih yang salah satu usahanya adalah simpan pinjam, menurut Wiwit juga merupakan ancaman tersendiri bagi keberlangsungan usaha simpan pinjam BUMDesma. Sementara itu Direktur BUMDesma Banyuurip Teguh menyampaikan keluh kesahnya seputar pengelolaan BUMDesma dilapangan.   Teguh berharap agar para pengelola BUMDesma diundang rapat langsung dengan para anggota dewan.  Keluhan tersebut langsung direspon oleh Budi, bahwa pihaknya terbuka, dan disarankan untuk bersurat kepada Ketua DPRD untuk minta  minta alokasi waktu. “Kirim surat saja, nanti kami alokasikan waktu untuk audiensi, “papar pria yang akrab disapa Mbah Majir tersebut. (kpkd)