Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Berita Terkait

• PENGUATAN FORUM ANAK BINAAN “THE POWER OF PUBLIC SPEAKING: BANGUN JIWA KEPEMIMPINAN ABH LPKA KLAS I KUTOARJO”0
• Kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak di Sekolah SMA N 5 Purworejo0
• Hari Kedua Workshop Perempuan Dalam Politik Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini (SERAT KARTINI) Kabupaten Purworejo 0
• Workshop Perempuan Dalam Politik Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini (SERAT KARTINI) Kabupaten Purworejo0
• LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN UNTUK ANAK USIA DINI0
• Penyerahan Bantuan Modal Usaha bagi 51 Orang Mustahik Produktif 3
• Peningkatan Kapasitas Forum Anak dalam Keterampilan Hidup Remaja dan Partisipasi dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Jawa Tengah0
• Pertemuan Rutin GOW0
• Rapat Koordinasi Hasil Verifikasi Usulan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat0
• Penguatan Forum Anak Binaan “The Power of Public Speaking: Bangun Jiwa Kepemimpinan ABH LPKA Klas I Kutoarjo”0

Berita Populer

• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• RAPAT KOORDINASI UPDATING DATA PRODESKEL DAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2024
• Rapat Koordinasi Posyandu 6 SPM Permendagri 13 tahun 2025
• Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• Rakor TPPS Tingkat Kabupaten Purworejo Tahun 2024
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Hari Jadi ke- 17 Gema Desa 2025 di Stadion Manahan Solo

Pada Kamis 12 Juni 2025 pukul 08.30 WIB – selesai bertempat di ruang arahiwang SETDA Kab. Purworejo dilaksanakan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Kegiatan ini guna mendukung program kerja bidang PPPA DPPPAPMD Kab. Purworejo yang menggunakan anggaran DAK NON FISIK Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2025. Peserta terdiri dari Bidang PPPA; UPT PPA; P2TP2A Kabupaten; P2TP2A Kecamatan; Seluruh guru BK SMP dan SMA/K se-Kabupaten Purworejo, sedangkan narasumber dari DINDIKBUD Kabupaten Purworejo, DINSOSDALDUKKB Kabupaten Purworejo dan POLRES Purworejo.
Acara dibuka oleh Kepala DPPPAPMD Kab. Purworejo Bapak Laksana Sakti, A.P., M.Si. yang menyampaikan terimakasih kepada peserta yang sudah hadir, maraknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan adanya keengganan masyarakat untuk melapor, hal ini dikarenakan berbagai faktor dan alasan. Namun demikian, petugas pemberi layanan bagi perempuan dan anak harus siap dalam membantu dan menangani korban dalam setiap laporan kasus yang diterima.
Manajemen kasus adalah proses pengelolaan tindakan penanganan kasus yang meliputi assesment, perencanaan, pelaksanaan pelayanan, pemantauan / monitoring dan evaluasi untuk menangani masalah secara sistematis dengan berkoordinasi dan melibatkan sumber-sumber yang dibutuhkan. Manajemen kasus merupakan suatu penghubung antara klien dengan jasa pelayanan yang menyediakan kebutuhan klien untuk pelayanan yang berkelanjutan. Manajemen kasus adalah suatu pelayanan bagi klien yang dalam kondisi sangat lain dalam sistem penyelenggaraan pelayanan.
Begitu pula diperlukan penguatan lembaga untuk membantu meminimalisir korban kekerasan sehingga diharapkan usulan dan masukan terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Memang manajemen kasus ini  sebagai upaya pendekatan yang bisa merespon terkait kompleksitas permasalahan perempuan dan anak. Juga diperlukan adanya koordinasi dan mengintegrasikan semua layanan yang ada sehingga nanti penerima manfaat yakni perempuan dan anak  akan terpenuhi semua layanan yang dibutuhkan. Sampai saat ini Kabupaten Purworejo senantiasa terus berupaya untuk selalu meningkatkan kapasitas sumber daya petugas dalam pengelolaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik dari mulai pencegahan, pengaduan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini tidak terlepas dari peran serta lintas sektor dan pihak lainnya baik  pemerintah desa, LSM, dunia usaha  dan media massa.