Pembahasan Fasilitasi Peraturan Bupati Purworejo
Pembahasan Fasilitasi Peraturan Bupati Purworejo

Berita Terkait

• Tindak Lanjut progres MCP KPK 2022 0
• Pembinaan Desa Anti Korupsi di Desa Karanggedang kecamatan Bruno 0
• Rapat Koordinasi Membahas Hasil Cek Lapangan Tanah Negara di Desa Ketawangrejo dan Desa Patutrejo0
• Rapat Koordinasi Fasilitasi Prodeskel0
• MONITORING DAN EVALUASI BUMDESA0
• SOSIALISASI  APLIKASI SAMSAT BUDIMAN0
• Kegiatan Fasilitasi Pembentukan BUMDesa Tahun 20220
• Rapat Kordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran APBDesa Semester I0
• Konferensi Dinas Kepala Desa se-Kecamatan Butuh0
• Pelatihan Pembuatan Website Desa0

Berita Populer

• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Rapat Koordinasi Posyandu 6 SPM Permendagri 13 tahun 2025
• Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
• Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
• Insentif bagi Ketua RT RW
• SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 serta sebagai salah satu tahapan pembuatan Peraturan Bupati pada hari Jum'at 14 Oktober 2022 dilaksanakan Pembahasan Fasilitasi Peraturan Bupati Purworejo tentang:
1. Standar biaya umum Tahun 2023;
2. Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
3. Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pemberian Penghasilan bagi Staf Perangkat Desa dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2023. 
Kegiatan diselenggarakan di Dinpermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah. Tim Fasilitasi dari unsur Dispermadesdukcapil, BPKAD, biro hukum, biro APBD provinsi Jawa Tengah, sedangkan dari Pemkab Purworejo dari DP3APMD dan Bagian Hukum Setda.