
- Rakor Persiapan Pendirian Koperasi Merah Putih
- Kunjungan Kemendes PDT ke Kabupaten Purworejo
- Monitoring Rakon PKK dan Pengukuhan TP Posyandu Desa Se-Kecamatan Butuh
- Kepala DPPPAPMD Menghadiri Sidang Terkait Pemberhentian Perangkat Desa Tegalsari Kecamatan Bruno
- Rapat Koordinasi Rencana Tindak lanjut Program Pendirian Koperasi Desa Merah Putih
- Rapat Persiapan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi KLA
- Monitoring, Rakon dan Pengukuhan Tim Pembina POSYANDU DESA se Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Bruno
- Rakor Forkopimda Kabupaten Purworejo
- Silaturahmi dan Halal Bihalal Bumdesma lkd se Kabupaten Purworejo
- Konferensi Dinas Kepala Desa Kecamatan Loano
DPPPAPMD Melaksanakan Forum OPD dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025
DPPPAPMD Melaksanakan Forum OPD dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025
Berita Terkait
- Apel Pagi Hari Senin0
- Musrenbang Kecamatan Butuh0
- Meeting Kepala DPPPAPMD bersama Pejabat Struktural0
- Apel Pagi Hari Senin 3 Februari 20250
- Rapat Koordinasi Persiapan Peresmian Proyek-proyek Kabupaten Purworejo TA 2024 dan Kenduri Agung dalam rangkaian Peringatan Hari Jadi ke 194 Kabupaten Purworejo0
- Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Semarang di DPPPAPMD Kab Purworejo0
- Kepala DPPPAPMD Bapak Laksana Sakti, A.P.,M.Si menghadiri Forum Konsultasi Publik dan Pembukaan Masa Musrenbang dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun0
- Sosialisasi Perbup No 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kepala Desa dan Lomba Desa Tahun 20250
- Apel Senin 20 Januari 20250
- Rapat Koordinasi Terkait Penyusunan dan Penetapan INDIKATOR KINERJA INDIVIDU di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo0
Berita Populer
- 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
- KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
- Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
- SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
- Insentif bagi Ketua RT RW
- Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
- SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019
- Acara sosialisasi dan uji coba aplikasi Jogo tonggo provinsi jawa tengah.
- Kunjungan Kerja Pelaksanaan Program Kerja TPAKAD Ke Kabupaten Purbalingga
- PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KAB. PURWOREJO
.jpg)
Jumat 14 Februari 2025 DPPPAPMD melaksanakan Forum OPD dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025, dihadiri oleh Komisi I dan IV DPRD Kabupaten Purworejo, 16 Kecamatan, LSM Surya Mentari Semesta, Ketua Polosoro, Forkare Purworejo,GOW,Tenaga Ahli, Pengadilan Negeri Purworejo, Pengadilan Agama Purworejo, serta OPD terkait. Kepala DPPPAPMD Bapak Laksana Sakti, AP.,M.Si menyampaikan paparan materi forum OPD dalam rangka penyampaian rancangan renja DPPPAPMD Tahun 2026. Dilanjutkan sambutan oleh Komisi I dan IV DPRD Kabupaten Purworejo serta sambutan dari Bapperida Kabupaten Purworejo.
Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah. Permasalahan kinerja DPPPAPMD berdasar urusan:
1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : adalah masih rendahnya pemberdayaan dan kemandirian desa dalam rangka mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.
a. Perlunya meningkatkan status desa mandiri dan maju
b. Masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDesa berkualitas
c. Perlunya peningkatan SDM perangkat desa dalam tata kelola pemerintahan desa, dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa dan administrasi desa
d. Meningkatkan keberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes, pasar desa dan penerapan TTG
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
a. Masih rendahnya penerapan kebijakan responsif gender
b. Kurang optimalnya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak