Rakor Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Kambangan Kecamatan Bruno
Rakor Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Kambangan Kecamatan Bruno

Berita Terkait

• Pemberdayaan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Rangka Mendukung Program Ketahanan Pangan0
• Layanan Informasi Kepada Wartawan dari Media Online0
• SOSIALISASI SURAT MENTERI KEUANGAN RI NOMOR S-9/MK/PK/2025 dan SE PJ. SEKRETARIS DAERAH KAB. PURWOREJO NOMOR 400.10.2.4/5664/2025 PERIHAL PENYALURAN DANA DESA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 20250
• Lokakarya Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota terkait AIDS, Tuberkulosis dan Malaria ( ATM)0
• Rapat Desa Berkinerja Baik Percepatan Dalam Penurunan Pencegahan Stunting0
• Rapat Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan0
• Rakor Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Kecamatan Gebang0
• Sosialisasi Pembekalan terhadap Pendamping Desa dan Penyuluh Koperasi0
• Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih0
• Sekolah Anti Korupsi bagi Kepala Desa se Jawa Tengah0

Berita Populer

• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• Rapat Koordinasi Posyandu 6 SPM Permendagri 13 tahun 2025
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• Rakor TPPS Tingkat Kabupaten Purworejo Tahun 2024
• Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Hari Jadi ke- 17 Gema Desa 2025 di Stadion Manahan Solo
• Insentif bagi Ketua RT RW

Rakor Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Kas Desa Kambangan Kecamatan Bruno pada hari Senin, 7 Juli 2025 di Ruang Rapat Asisten I Setda Kabupaten Purworejo. Rapat dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Purworejo Drs. Bambang Susilo, dihadiri oleh Kepala DPPPAPMD, Kepala DINPERKIMTAN, Kabag Hukum Setda, Kabag Pemerintahan Setda, Kabid Pertanahan DINPERKIMTAN, Kabid Administrasi Pemerintahan Desa DPPPAPMD, BPBD, DKPP, Camat Bruno, dan Kepala Desa Kambangan. Hasil dari rakor ini adalah bahwa DPPPAPMD untuk bersurat ke DINPERMADESDUKCAPIL Provinsi Jateng guna meminta penjelasan Pasal 48A Permendagri nomor e Tahun 2024. Pemerintah Desa Kambangan untuk mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB tanah relokasi korban bencana longsor ( eks Perhutani) dengan dilampiri data dukung yg diperlukan.