Rapat Koordinasi Camat, Kepala Desa, dan BPD serta Kebijakan Dana Tranfer
Rapat Koordinasi Camat, Kepala Desa, dan BPD serta Kebijakan Dana Tranfer

Berita Terkait

• Zoom Program Perkembangan Pertashop0
• Mengikuti zoom kegiatan dg pusat rehabilitasi YAKKUM melalui Talk Show Nasional yg dialogis bertajuk \"Menyoal Metidak setaraan Implementasi Kebijakan dan Sistem Layanan Kesehatan Jiwa di Indonesia\0
• Sosialisasi dan percepatan bankeudes dari pemprov jateng 2021 tingkat kecamatan0
• Mengikuti rapat koordinasi melalui zoom yg diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi Jawa Tengah ttg Sinkronisasi dan konsulidasi data perumahan dan kawasan Pemukim0
• Mengikuti zoom metting Rapat koordinasi Pemerintah Pusat dgn pemerintah Daerah yg diselenggarakan oleh Kemendagri kerja sama dengan PT Pertamina 0
• Rapat Koordinasi Penanganganan Permasalahan Pertanahan.0
• Rapat Komisi I dan IV DPRD Kab.Purworejo membahas raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD)0
• MONITORING PENGISIAN UPDATE DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN DI KELURAHAN PURWOREJO0
• Penutupan tmmd sengkuyung tahap III tahun 20210
• Rakor TA dan PD se Kabupaten Purworejo0

Berita Populer

• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Insentif bagi Ketua RT RW
• Dalam rangka menghadiri dan mengikuti Undangan Sosialisasi Vaksinasi di Kabupaten Purworejo
• SOSIALISASI APBDes PERUBAHAN TAHUN 2019
• Acara sosialisasi dan uji coba aplikasi Jogo tonggo provinsi jawa tengah.
• Kunjungan Kerja Pelaksanaan Program Kerja TPAKAD Ke Kabupaten Purbalingga
• PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KAB. PURWOREJO

Hasil Rakor antara Dinpermades, Camat, Polosoro dan FK BPD Kabupaten Purworejo hari Senin, 1 November 2021 di Aula Dinpermades Purworejo

Satu :  menyepakati adanya forum koordinasi antara Polosoro dengan FK BPD dengan difasilitasi oleh camat dan atau Dinpermades untuk menjalin hubungan yang lebih baik guna menghindari adanya kesalahpahaman sebagaimana terjadi dalam beberapa saat silam. Lebih dari itu, untuk menciptakan sinergisitas antarelemen demi terwujudnya tata pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik.

Dua : mendorong kepada semua pemdes dan BPD untuk menjalin komunikasi dan kerjasama secara lebih intensif dan bagus dalam menjalankan roda pemerintahan di desa sesuai regulasi yang ada, dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dengan menempatkan betul porsi BPD dalam hal perencanaan, legislasi, budgeting, dan pengawasan kepada pemerintah desa.

Tiga : Pemda memberikan anggaran 140 M untuk ADD di tahun 2022. Angka ini sekitar 15,3 persen dari DAU yang diterima (angka minimal yang disyaratkan UU adalah 10 persen). Dari angka itu, 125 M digunakan untuk Siltap.

Empat : terkait tunjangan dan operasional BPD di tahun 2022, dikembalikan kepada hasil musyawarah antara Pemdes dan BPD dengan memperhatikan PP nomor 11 tahun 2019 dan kemampuan keuangan desa.

Demikian hasil rakor ini untuk dipahami dan ditindaklanjuti oleh seluruh  Pemdes dan BPD di Kabupaten Purworejo.