Fasilitasi kerjasama desa, DPPPAPMD Adakan Sosialisasi nafas kades
Sosialisasi nafas kades

Berita Terkait

• Belum terserrap maksimal DPPPAPMD adakan Rakor Percepatan0
• Penerimaan KKN Universitas Panca Sakti Tegal0
• Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi Desa0
• Rapat Koordinasi Pemeringkatan Bumdes/Bumdesma0
• Capacity Building Desa Mandiri Energi0
• Panen Perdana Padi Sridewi & Ciherang, dilakukan oleh Bumdes Bersama (Bumdesma) Anugrah Pratama LKD Kecamatan Bayan0
• Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Kepolisian Resort dan Pengadilan Negeri Purworejo0
• Forum Perangkat Daerah DKUKMP0
• Pelatihan Kewirausahaan Mandiri UMKM0
• Musrenbang Kecamatan Gebang0

Berita Populer

• KP SPAM SEBAIKNYA MENJADI UNIT USAHA BUMDES
• Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025
• 118 Desa mulai input kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) secara online
• RAPAT KOORDINASI UPDATING DATA PRODESKEL DAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2024
• Rapat Koordinasi Posyandu 6 SPM Permendagri 13 tahun 2025
• Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
• Pelatihan Aplikasi pelaporan bankeu kepada pemdes PAK BEJO di Kecamatan Butuh
• Rakor TPPS Tingkat Kabupaten Purworejo Tahun 2024
• SOSIALISASI DAN PEMINATAN KESANGGUPAN DESA DALAM PROGRAM HID MAMA
• Hari Jadi ke- 17 Gema Desa 2025 di Stadion Manahan Solo

Bertempat di Ruang Rapat Aula Lantai II, kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, berlangsung sosialisasi Inovasi yang  dikelola DPPPAPMD. Inovasi yang diberi judul “NAFAS KADES” ini merupakan suatu Inovasi yang bertujuan untuk memfasilitasi para Kepala Desa dan perangkatnya, apabila akan melakukan suatu kerjasama.  Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan desa dan juga perwakilan unsur Pemerintah Kecamatan.  NAFAS KADES, yang merupakan kepanjangan dari “Layanan Fasilitasi Kerjasama Desa” merupakan inovasi yang secara langsung memberikan contoh atau template kepada para Kepala Desa dan jajaranannya, agar apabila mereka mengadakan suatu kerjasama dengan desa-desa sekitar atau desa-desa lainnya, ada suatu payung hukum yang jelas. Payung hukum untuk menjadi suatu kerjasama di desa adalah berupa Peraturan Bersama Kepala Desa. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa dibidang Pemerintahan Desa.

Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa DPPPAPMD, Ulfah Nursekhah menjelaskan bahwa Peraturan Bersama Kepala Desa ini mutlak dibuat sebagai pedoman dan dasar hukum kerjasama desa. Yang tidak kalah pentingnya adalah pemetaan potensi yang akan dikerjasamakan, dan ini tentunya sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan. Untuk menjadi suatu kerjasama, tentunya juga ada beberapa unsur yang sama atau minimal sama dari desa-desa tersebut seperti letak wilayah, kondisi geografis, kondisi masyarakat, sosial ekonomi serta beberapa hal lain yang harus menjadi pertimbangan dalam menyusun suatu kerjasama desa.  “Kerjasama butuh kondisi yang sama atau minimal hampir sama dari desa-desa, sehingga yang dikerjasamakan ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, “papar Ulfah. (kpkd).