▴DPPPAPMD Kabupaten Purworejo▴ - Pembekalan dan Peningkatan Kapasitas Forum Komunikasi Anak (FORKARE) Kabupaten Purworejo Masa Bhakti 2027–2028.
- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo
- Rapat Koordinasi Tim Pembina dan Tim Pelaksanan Kecamatan Berdaya Kabupaten Purworejo
- Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo
- Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung Tahap IV di Desa Redin Kecamatan Gebang
- Monitoring dan Evaluasi Terpadu Kebijakan dan Implementasi Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- Upacara Hari Pahlawan
- Pelatihan Trauma Healing dan Manajemen Stres bagi Petugas Layanan
- Pertemuan Stakeholder dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
Fasilitasi kerjasama desa, DPPPAPMD Adakan Sosialisasi nafas kades
Sosialisasi nafas kades

Bertempat di Ruang Rapat Aula Lantai II, kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, berlangsung sosialisasi Inovasi yang dikelola DPPPAPMD. Inovasi yang diberi judul “NAFAS KADES” ini merupakan suatu Inovasi yang bertujuan untuk memfasilitasi para Kepala Desa dan perangkatnya, apabila akan melakukan suatu kerjasama. Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan desa dan juga perwakilan unsur Pemerintah Kecamatan. NAFAS KADES, yang merupakan kepanjangan dari “Layanan Fasilitasi Kerjasama Desa” merupakan inovasi yang secara langsung memberikan contoh atau template kepada para Kepala Desa dan jajaranannya, agar apabila mereka mengadakan suatu kerjasama dengan desa-desa sekitar atau desa-desa lainnya, ada suatu payung hukum yang jelas. Payung hukum untuk menjadi suatu kerjasama di desa adalah berupa Peraturan Bersama Kepala Desa. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa dibidang Pemerintahan Desa.
Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa DPPPAPMD, Ulfah Nursekhah menjelaskan bahwa Peraturan Bersama Kepala Desa ini mutlak dibuat sebagai pedoman dan dasar hukum kerjasama desa. Yang tidak kalah pentingnya adalah pemetaan potensi yang akan dikerjasamakan, dan ini tentunya sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan. Untuk menjadi suatu kerjasama, tentunya juga ada beberapa unsur yang sama atau minimal sama dari desa-desa tersebut seperti letak wilayah, kondisi geografis, kondisi masyarakat, sosial ekonomi serta beberapa hal lain yang harus menjadi pertimbangan dalam menyusun suatu kerjasama desa. “Kerjasama butuh kondisi yang sama atau minimal hampir sama dari desa-desa, sehingga yang dikerjasamakan ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, “papar Ulfah. (kpkd).



